call 082328371818| mail_outline sidanegaraklg@gmail.com
22 Feb 2021 03:29:56 40.704 Kali
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi:
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:
Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang dilampiri:
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.
Langkah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai berikut :
Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 29
(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa
dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.
(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.
(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 30
(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.
(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
Desa;
masuk ke Desa
Desa;
Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
Pasal 31
(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa.
(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- 15 -
Pasal 32
(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal
dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman
kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 33
(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur
masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.
(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan
Juni tahun berjalan.
(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Pasal 34
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
masuk ke desa;
- 16 -
Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
Pasal 35
(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota
tentang:
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala
Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
Pasal 36
(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
kabupaten/kota; dan
daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah
kabupaten/kota.
(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang meliputi:
dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
daerah kabupaten/kota.
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam format pagu indikatif Desa.
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan
berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
Pasal 37
(1) Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa
dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan
pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 17 -
(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.
Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 38
(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 39
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
daerah kabupaten/kota;
Pasal 40
(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:
(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.
Pasal 41
(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
Desa;
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- 18 -
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
dan/atau unsur masyarakat Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan
infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Desa.
Pasal 42
(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama
para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
Pasal 43
(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
Pasal 44
(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.
Pasal 45
(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.
- 19 -
(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 46
(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Pasal 47
(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas
program dan kegiatan yang didanai:
pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 20 -
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa
yang meliputi:
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
Pasal 48
(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
(2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
(4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang
RKP Desa.
Paragraf 8
Perubahan RKP Desa
Pasal 49
(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
dampak terjadinya peristiwa khusus;
- 21 -
dan
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar
atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota;
dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota;
dan
Pasal 50
(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 49.
(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Desa.
Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 51
(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/walikota melalui camat.
(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan kabupaten/kota.
(4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah
- 22 -
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52
(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa
Pada artikel ini
13 September 2021 02:45:35
13 September 2021 02:30:10
25 Juli 2021 15:28:03
Untuk artikel ini
date_range 16 Februari 2021 10:58:42
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Paryono
date_range 25 Agustus 2021 11:27:43
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Wiji Hikmah Prastiwi
date_range 27 September 2021 08:08:26
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Pemdes Sidanegara
date_range 23 Oktober 2021 16:11:21
place Lokasi : Balaidesa Sidanegara
account_circle Koordinator : Paryono
date_range 24 Februari 2022 08:00:00
place Lokasi : Aula Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Puskesmas Kaligondang
date_range 09 Juni 2023 08:30:00
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Wiji Hikmah Prastiwi
date_range 20 Juli 2023 12:31:44
place Lokasi : Kediaman Bpk. Paryono
account_circle Koordinator : Wediarto